MASALAH PENDIDIKAN DI JEPANG

Jepang termasuk industrial kelima di dunia. Meskipun telah maju masyarakatnya berkat ilmu dan teknologi, namun banyak pula permasalahan kependidikan yang perlu dipecahkan oleh negara tersebut. Perlu diperhatikan, kemajuan yang telah diraih Jepang setelah Perang Dunia ke II itu merupakan produk (hasil) dari proses kependidikan yang di kelola secara konsisten dan terarah.

Jepang yang pendidikannya terbukti mampu mencetak kader-kader bangsa yang berkualitas ternyata gemar mereformasi (atau sekadar mengganti) kurikulum pendidikan. Reformasi sistem pendidikan tertuang dalam program “Yutori Kyoiku” yang dicanangkan Kementrian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, serta Teknologi (MEXT). 

Pendidikan di Jepang memang memiliki serangkaian keunggulan, misalnya:

1.       Kurikulum dasar yang kuat pada bidang studi Matematika dan ilmu pasti,

2. Komitmen masyarakat yang kuat pada keunggulan akademik,
3. Keselarasan hubungan pengajar dan peserta didik,
4. Perencanaan pendidikan yang matang visioner,
5. Implementasi yang baik dalam ilmu terapan.                                                                        

Tetapi meskipun demikian sistem pendidikan di Jepang terlalu kaku mengaplikasikan ujian masuk calon

siswa baru serta lebih menekankan kemampuan ingatan terhadap fakta-fakta.  Oleh karena itu ,Yutori Kyoiku diformulasikan untuk meredam kecenderungan tersebut.

Reformasi yang dicanangkan dalam Yutori Kyoiku adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan model pembelajaran yang lebih fleksibel untuk meningkatkan kemampuan dasar scholastic (ilmiah) siswa.
2. Perbaikan mutu pembelajaran yang menekankan pada karakter kepribadian siswa secara intrapersonal dan interpersonal.
3. Mengurangi tekanan dan mengembangkan aspek lingkungan belajar yang menyenangkan.
4. Evaluasi sekolah secara mandiri dan transparan oleh orang tua siswa dan masyarakat.
5. Meningkatkan profesionalitas guru, etos kerja, dan perbaikan. Dilengkapi dengan penerapan evaluasi, dan penghargaan bagi guru berprestasi.
6. Mendorong pengembangan universitas dengan taraf  internasional

          7.      Reformasi konstitusi dan pembentukan filosofi pendidikan untuk menyongsong abad baru.

Meskipun negara maju, Jepang juga memiliki problem pada pendidikan yaitu 

1.                           Hubungan antara program kependidikan di lembaga- lembaga kependidikan dengan dunia kerja belum dapat diserasikan

Para lulusan dari kalangan perguruan tinggi di Jepang saat ini semakin cenderung untuk mendapatkan pekerjaan pada lembaga pemerintahan, sedangkan pemerintahan sendiri melakukan pengurangan pegawai negeri.

Pengangguran intelektual dari lulusan universitas juga semakin membengkak. Kondisi demikian membuat para pencari kerja usia muda terlanda rasa cemas. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang melaju harus dapat diserasikan dengan pertumbuhan tenaga kerja intelektual yang terampil dan professional di bidang usaha swasta.

Pendidikan yang kurang menitikberatkan pada faktor kemanusiaan karena pendidikan saat ini menitik beratkan pada faktor ahli teknologi tinggi demi memenuhi kebutuhan masyarakat modern, tanpa memperhatikan tuntutan dari luapan pencari kerja baru. Sehingga dehumanisasi harus diubah menjadi humanisasi kependidikan.

1.                Sekolah masih belum dapat meningkatkan inisiatif dan kesabaran, karena masih nampak di sana- sini timbul kekerasan dan kejahatan di kalangan remaja. Maka perlunya menciptakan sistem kependidikan yang luas dalam waktu dan ruang lingkupnya sehingga dapat mengikutsertakan orang tua, guru dan murid dalam proses kependidikan.

1.                       Perluasan fasilitas dan pelayanan kependidikan dalam menghadapi bertambahnya hambatan ekonomi.

Pertambahan jumlah usia anak sekolah dan pemusatan pemukiman penduduk pada kota- kota besar (karena urbanisasi), serta meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah atas pada tahun ini telah menimbulkan permasalahan kependidikan yang menyangkut penyediaan sarana jumlah gedung sekolah, karyawan di bidang administratif kependidikan serta penanganan siswa yang tidak tertampung di sekolah. Kenyataan demikian membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Pembiayaan pendidikan ini ditangani oleh tiga instansi yakni Pemerintah Pusat (23%), Pemerintah Daerah (69%), dan badan- badan lain (7,7%). Tanggung jawab pemerintah daerah semakin berat.Oleh karena itu pemerintah pusat diharapkan menambah volume anggarannya untuk pendidikan.

 Pemerataan dan efektivitas pendidikan masih harus ditangani secara serius, sehingga diskriminasi masuk sekolah yang dahulu hanya dibatasi pada anak- anak orang yang berpangkat, orang kaya dan anak laki- laki saja, dapat di hapus. Penerimaan untuk bersekolah harus didasarkan hanya pada faktor kemampuan individual anak, bukannya pada status sosial orang tuanya. Yang berkemampuan rendah pun harus diberi pendidikan sama dengan berkemampuan tinggi, agar tidak terjadi jurang pemisah yang semakin melebar dalam masyarakat masa depan.

Masalah lainnya ialah penyediaan tenaga guru yang lebih bermutu untuk mempersiapkan anak didik

menghadapi masyarakat masa depan yang semakin kompleks. Pendidikan karakter bagi generasi muda  Jepang masih dirasa belum berhasil setelah Perang Dunia II usai. Untuk itu pendidikan guru masih perlu di prioritaskan kearah strategi pendidikan karakter tersebut dan lembaga pendidikan guru perlu ditingkatkan mutunya dan diarahkan kepada pendidikan karakter tersebut. Perlu diusahakan agar siswa yang cerdas dan pandai tertarik kepada profesi guru. 

sumber : http://blog.uin-malang.ac.id/burhannudin/2011/05/19/konsep-pendidikan-di-inggris-jepang-dan-negara-kita-indonesia-bagaimanakah-perbedaannya/ , Diakses pada tanggal 12 November  2011 pukul 11.00 WIB.